Makalah Hukum di Indonesia Terlengkap
Makalah

Makalah Hukum di Indonesia Terlengkap

Makalah Hukum di Indonesia – Makalah Hukum di Indonesia ini saya tulis dan rangkum dari beberapa sumber, dan Makalah Hukum di Indonesia ini bertujuan untuk pembaca dapat mendapatkan informasi terkait dengan Makalah Hukum di Indonesia.

Makalah  Hukum di Indonesia Terlengkap

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang bejudul “SISTEM HUKUM DI INDONESIA”. Makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitriyani, S.Ag,. M.H. selaku dosen yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah-makalah selanjutnya. Semoga karya ini berguna dan bermanfaat. Amiin.

                                                                               Jakarta,07 Oktober Penulis,

Baca Juga

– Makalah penjaskes push up terlengkap
– Makalah penjaskes bola voli terlengkap 
– Makalah penjaskes basket terlengkap
– Makalah penjaskes renang terlengkap
– Makalah penjaskes sepakbola terlengkap

BAB 1

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring perkembangan zaman permasalahan di bidang hukumpun semakin hari semakin rumit dan kompleks. Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, hukum mengenal adanya adagium ibi societes ibi ius. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (zoon politicon).

Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum. Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari subtansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.

B.     IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1.      Sistem hukum masih belum banyak dikenal oleh masyarakat yang tidak mengenyam bangku pendidikan.

2.      Sistem hukum adalah salah satu hal terpenting yang harus diketahui oleh para penegak hukum di dunia.

3.      Sistem hukum menjadi patokan untuk terselenggaranya suatu peristiwa penegakan hukum.

C.    RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut

1.      Apakah pengertian sistem hukum?

2.      Bagaimanakah sejarah hukum di Indonesia?

3.      Bagaimana ciri-ciri dan unsur- unsur sistem hukum di Indonesia ?

4.      Bagaimanakah peranan system hukum sebagai substansi hukum dalam sub sistem ?

5.      Apa saja yang menjadi unsur-unsur dala system hukum di Indonesia ?

D.    BATASAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka batasan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut

1.      Sistem hukum adalah hal wajib yang harus dimiliki oleh suatu Negara untuk menegakkan hukumnya.

2.      Sistem hukum di dunia dibagi menjadi 4 macam yaitu, sistem hukum Eropa Kontinental, Civil Law, Hukum Adat dan juga Hukum Islam.

3.      Indonesia menganut semua sistem hukum di dunia, namun dengan cara melihat kondisi tertentu.

E.     Tujuan Penelitian

1.      Meneliti apakah abstrak mampu menjelaskan isi dari suatu Skripsi.

2.      Menjelaskan solusi ataupun tata cara penulisan abstrak yang benar pada suatu Skripsi.

3.      Penggunaan metode yang tepat akan membuat pembaca ataupun mahasiswa dapat lebih memahami tentang penulisan abstrak.

F.     Manfaat

1.      Bagi Pembaca                   :

Memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai Sistem Hukum baik dari pengertian, sejarah ataupun jenis-jenisnya.

2.      Bagi Mahasiswa                :

Sebagai bahan referensi untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah mengenai Sistem Hukum.

3.      Bagi Penulis                      :

Manambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah penulis peroleh.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Sistem Hukum

Sistem merupakan suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.  Sedangkan untuk hukum tersendiri seperti yang dijelaskan oleh Prof.Dr.Van.Kan mengatakan bahwa hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat.

            Para Ahli mendefenisikan sistem hukum sebagai berikut :

1.      Menurut Sudikno Mertokusumo, system hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

2.      Menurut Scholten, system hukum merupakan kesatuan di dalam system hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari system itu.

3.      Menurut Bellefroid, system hukum merupakan rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum, yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.

B. Sejarah Sistem Hukum Indonesia

1.      Periode Kolonialisme

Periode kolonialisme dibedakan menjadi tiga era, yaitu: Era VOC, Liberal Belanda dan Politik etis hingga pendudukan Jepang.

a.       Era VOC

Pada era penjajahan VOC, sistem hukum yang digunakan bertujuan untuk:

1.   Keperluan ekspolitasi ekonomi untuk membantu krisis ekonomi di negera Belanda;

2.   Pendisiplinan rakyat asli Indonesia dengan sistem yang otoriter

3.   Perlindungan untuk orang-orang VOC, serta keluarga, dan para imigran Eropa.

Hukum Belanda diterapkan terhadap bangsa Belanda atau Eropa. Sedangkan untuk rakyat pribumi, yang berlaku ialah hukum-hukum yang dibuat oleh tiap-tiap komunitas secara mandiri. Tata politik & pemerintahan pada zaman itu telah mengesampingkan hak-hak dasar rakyat di nusantara & menjadikan penderitaan yang pedih terhadap bangsa pribumi di masa itu.

b.      Era Liberal Belanda

Tahun 1854 di Hindia-Belanda dikeluarkan Regeringsreglement (kemudian dinamakan RR 1854) atau Peraturan mengenai Tata Pemerintahan (di Hindia-Belanda) yang tujuannya adalah melindungi kepentingan usaha-usaha swasta di tanah jajahan & untuk yang pertama kalinya mencantumkan perlindungan hukum untuk rakyat pribumi dari pemerintahan jajahan yang sewenang-wenang. Hal ini bisa dilihat dalam (Regeringsreglement) RR 1854 yang mengatur soal pembatasan terhadap eksekutif (paling utama Residen) & kepolisian, dan juga jaminan soal proses peradilan yg bebas.

Otokratisme administrasi kolonial masih tetap terjadi pada era ini, meskipun tidak lagi sekejam dahulu. Pembaharuan hukum yang didasari oleh politik liberalisasi ekonomi ini ternyata tidak dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi, sebab eksploitasi masih terus terjadi.

c.       Era Politik Etis Sampai Kolonialisme Jepang

Politik Etis diterapkan  di awal abad ke-20. Kebijakan-kebijakan awal politik etis yang berkaitan langsung dengan pembaharuan hukum antara lain:

1)      Pendidikan bagi rakyat pribumi, termasuk juga pendidikan lanjutan hukum.

2)      Pendirian Volksraad, yaitu lembaga perwakilan untuk kaum pribumi.

3)      Manajemen organisasi pemerintahan, yang utama dari sisi efisiensi.

4)      Manajemen lembaga peradilan, yang utama dalam hal profesionalitas. 

5)      Pembentukan peraturan perundang-undangan yg berorientasi pada kepastian hukum. 

Sampai saat hancurnya kolonialisme Belanda, pembaruan hukum di Hindia Belanda meninggalkan warisan: i) Pluralisme/dualisme hukum privat dan pluralisme/dualisme lembaga-lembaga peradilan; ii) Pengelompokan rakyat ke menjadi tiga golongan; Eropa dan yang disamakan, Timur Asing, Tionghoa & Non-Tionghoa, & Pribumi.

Masa penjajahan Jepang tidak banyak terjadi pembaruan hukum di semua peraturan perundang-undangan yang tidak berlawanan dengan peraturan militer Jepang, tetap berlaku sambil menghapus hak-hak istimewa orang-orang Belanda & Eropa lainnya. Sedikit perubahan perundang-undangan yang dilakukan: i) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang awalnya hanya berlaku untuk golongan Eropa & yang setara, diberlakukan juga untuk kaum Cina; ii) Beberapa peraturan militer diselipkan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Di bidang peradilan, pembaharuan yang terjadi adalah: i) Penghapusan pluralisme/dualisme tata peradilan; ii) Unifikasi kejaksaan; iii) Penghapusan pembedaan polisi kota & lapangan/pedesaan; iv) Pembentukan lembaga pendidikan hukum; v) Pengisian secara besar-besaran jabatan-jabatan administrasi pemerintahan & hukum dengan rakyat pribumi.

2.      Era Revolusi Fisik Sampai Demokrasi Liberal 

a.       Era Revolusi Fisik

·         Melanjutkan unfikasi badan-badan peradilan dengan melaksanakan penyederhanaan.

·         Mengurangi serta membatasi peranan badan-badan pengadilan adat & swapraja, terkecuali badan-badan pengadilan agama yg bahkan diperkuat dengan pembentukan Mahkamah Islam Tinggi.

b. Era Demokrasi Liberal

Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang sudah mengakui HAM. Namun pada era ini pembaharuan hukum & tata peradilan tidak banyak terjadi, yang terjadi adalah dilema untuk mempertahankan hukum & peradilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasinya menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional. Selajutnya yang terjadi hanyalah unifikasi peradilan dengan menghapuskan seluruh badan-badan & mekanisme pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara, yang ditetapkan melalui UU No. 9/1950 tentang Mahkamah Agung dan UU Darurat No. 1/1951 tentang Susunan & Kekuasaan Pengadilan.

3.      Era Demokrasi Terpimpin Sampai Orde Baru 

a.       Era Demokrasi Terpimpin

Perkembangan dan dinamika hukum di era ini:

·         Menghapuskan doktrin pemisahan kekuasaan & mendudukan MA & badan-badan pengadilan di bawah lembaga eksekutif.

·         Mengubah lambang hukum “dewi keadilan” menjadi “pohon beringin” yang berarti pengayoman.

·         Memberikan kesempatan kepada eksekutif untuk ikut campur tangan secara langsung atas proses peradilan sesuai UU No.19/1964 & UU No.13/1965. 

·         Menyatakan bahwa peraturan hukum perdata pada masa pendudukan tidak berlaku kecuali hanya sebagai rujukan, maka dari itu hakim harus mengembangkan putusan-putusan yang lebih situasional & kontekstual.

b.      Era Orde Baru

Pembaruan hukum pada masa Orde Baru dimulai dari penyingkiran hukum dalam proses pemerintahan dan politik, pembekuan UU Pokok Agraria, membentuk UU yang mempermudah modal dari luar masuk dengan UU Penanaman modal Asing, UU Pertambangan, dan UU Kehutanan. Selain itu, orde baru juga melancarkan: i) Pelemahan lembaga hukum di bawah kekuasaan eksekutif; ii) Pengendalian sistem pendidikan & pembatasan pemikiran kritis, termasuk dalam pemikiran hukum; Kesimpulannya, pada era orba tidak terjadi perkembangan positif  hukum Nasional.

4.      Periode Pasca Orde Baru (1998 – Sekarang)

Semenjak kekuasaan eksekutif beralih ke Presiden Habibie sampai dengan sekarang, sudah dilakukan 4 kali amandemen UUD RI 1945. Beberapa pembaruan formal yang terjadi antara lain: 1) Pembaruan sistem politik & ketetanegaraan; 2) Pembaruan sistem hukum & HAM; dan 3) Pembaruan sistem ekonomi.

C.    Ciri-Ciri Sistem Hukum

Adapun secara umum suau sistem hukum memiliki cirri-ciri umum sebagai berikut:

1.      Aspek irasional,yaitu system hukum timbul sebagai produk kesadaran hukum.

2.      Aspek irasional,yaitu suatu sistem terjadi dengan membentuk suatu keseluruhan yang saling berkaitan.

3.      Ada unsur perintah , larangan, dan kebolehan

4.      Ada sanksi yang tegas

5.      Adanya perintah dan larangan

6.      Perintah dan larangan harus ditaati

1.      Terdapat perintah ataupun larangan dan

2.      Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang.

Tiap-tiap orang harus bertindak demikian untuk menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang dapat disebut juga kaedah hukum yakni peraturan-peraturan kemasyarakatan.

D.   SUBTANSI HUKUM SEBAGAI SUB HUKUM

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa system hukum itu merupakan tatanan, suatu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Adapun Marwan Mas menjelaskan bahwa system hukum adalah susunan sebagai satu kesatuan yang tersusun dari sejumlah bagian yang dinamakan sub system hukum, yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan hukum dalam satu kesatuan, diperlukan kesatuan sinergi antara unsur-unsur atau komponen yang terkandung di dalam system hukum seperti masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, pendidikan hukum (ilmu hukum), konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum dan evaluasi hukum.

Unsur-unsur atau komponen system hukum di atas dapat dijelaskan oleh Lili Rasyidi, dan I.B. Wyasa Putra, yaitu sebagai berikut.

1)      Masyarakat hukum, merupakan himpunan kelompok kesatuan hukum, baik individu ataupun kelompok yang strukturnya ditentukan oleh tipenya masing-masing (sederhana, negara, atau masyarakat internasional).

2)      Budaya hukum, merupakan pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya; dikenal tiga budaya hukum masyarakat hukum, yaitu budaya hukum tertulis, tidak tertulis dan kombinatif.

3)      Filsafat hukum, merupakan formulasi nilai tentang cara mengatur kehidupan manusia; dapat bersifat umum (universal), dapat bersifat khusus (milik suatu masyarakat hukum tertentu).

4)      Ilmu pendidikan hukum, merupakan media komunikasi antara teori dan praktik hukum; juga merupakan media pengembangan teori-teori hukum, desain-desain, dan formula-formula hukum  praktis (konsep hukum).

5)      Konsep hukum, merupakan formulasi kebijaksanaan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum; berisi tentang budaya hukum yang dianutnya (tertulis, tidak tertulis, atau kombinatif), berisi formulasi nilai hukum (konsepsi filosofis) yang dianutnya; dan mengenai proses pembentukan, penetapan, pengembangan dan pembangunan hukum yang hendak dilaksanakannya.

6)      Pembentukan hukum, merupakan bagian proses hukum yang meliputi lembaga aparatur dan sarana pembentukan hukum; menurut konsep hukum yang telah ditetapkan; termasuk prosedur-prosedur yang harus dilaluinya.

7)      Bentuk hukum, merupakan hasil proses pembentukan hukum; dapat berupa peraturan perundang-undangan (jika pembentukannya melalui legislative, atau lembaga-lembaga Negara yang melaksanakan fungsi legislatif), dapat berupa keputusan hakim (jika hakim diberi kewenangan untuk itu).

8)      Penerapan hukum, merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum; meliputi lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.

9)      Evaluasihukum, merupakan pengujian kesesuaian antara hukum yang berbentuk dengan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pengujian kesesuaian antara hasil penerapan hukum dengan undang-undang dan tujuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dalam konsep ataupun dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut Lawrence M. Friedmann, system hukum itu terdiri atas struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur merupakan hal yang menyangkut lembaga-lembaga (pranata-pranata), seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga itu menjalankan fungsinya.

Struktur berarti juga bagaimana lembaga legislatif menjalankan fungsinya, berapa anggota yang duduk sebagai anggota, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, bagaimana aparat menegakkan hukum (polisi) menjalankan tugasnya dan lainnya. (structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the federal trade commission, what the president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on).

Adapun menurut Soleman B. Taneko pernah menjelaskan bahwa struktur hukum, mempunyai pola, bentuk dan gaya. Struktur adalah badan, rangka kerja, dan bentuk tetap. Pengadilan atau kepolisian, merupakan organisasi .Substansi adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem (substancy, by this mean the actual rules, norms, and behaviour patterns of people inside the system).

Dengan demikian, substansi hukum itu pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru ataupun hukum yang baru, hukum materiil (hukum substantif), hukum formil (hukum ajektif), dan hukum adat.

Di samping struktur dan substansi hukum, system hukum yang ketiga adalah budaya hukum, yaitu sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan system hukum. (the legal culture, by this we mean people’s attitudes toward law an the legal system-their beliefs, values, ideas, and expectation) Dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana system hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

Jika diibaratkan sebuah mesin, struktur adalah mesinnya, substansi adalah produk yang dihasilkan oleh mesin, sedangkan budaya hukum merupakan orang yang menentukan hidup dan matinya mesin tersebut layak digunakan atau tidak. Perwujudan dari budaya hukum masyarakat adalah adanya kesadaran hukum, dengan indicator berupa adanya pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum.

Mengukur hukum sebagai suatu sistem, menurut Fuller yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo harus diletakkan pada delapan nilai-nilai yang dinamakan principle of legality (prinsip legalitas) yang menjadi syarat keberadaan system hukum, memberikan pengkualifikasian bagi system sebagai satu kesatuan yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kedelapan nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut.

1)      Harus ada peraturan terlebih dahulu; hal ini berarti, tidak ada tempat bagi keputusan secara ad hoc, atau tindakan yang bersifat arbiter.

2)      Peraturan itu harus diumumkan secara layak.

3)      Peraturan itu tidak boleh berlaku surut.

4)      Perumusan peraturan itu harus jelas dan terperinci; ia harus dapat dimengerti oleh rakyat.

5)      Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin.

6)      Di antara semua peraturan  tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain.

7)      Peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah.

8)      Harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dan peraturan yang telah dibuat.

E.   UNSUR- UNSUR DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

1.      Sistem Hukum Anglo Saxon

Sistem ini dikenal pula dengan istilah ”Anglo Amerika”, mulai berkembang di Inggris pada abad XI yang disebut sebagai sistem “COMMON LAW” dan “Un Written Law”. Sistem “Anglo Amerika” melandasi hukum positif di negara – Negara Amerika Utara, seperti Kanada dan negara-negara persemakmuran Inggris dan Australia serta Usa.

Konsep Negara hukum Anglo Saxon Rule Of Law di pelopori oleh A.V Dicey (Inggris). Menurut A.V Dicey, Konsep rule of law ini menekankan pada tiga tolak ukur:

a.       Supremasi hukum (Supremacy of law)

b.      Persamaan dihadapan hukum (Equality before the law)

c.       Konstitusi yang di dasarkan atas hak-hak perorangan (The constitution based on individual rights)

Sumber Hukumnya Sistem Hukum Anglo Saxon antara lain:

a.       Putusan-Putusan Pengadilan atau hakim (judicial decision), yaitu hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan Peraturan-Peraturan hukum, tetapi juga membentuk seluruh tata kehidupan dan menciptakan prinsip – prinsip hukum baru (yurisprudensi).

b.      Kebiasaan – Kebiasaan dan Peraturan- Peraturan tertulis Undang- Undang dan Peraturan administrasi negara.

Dalam sistem Comman law hakim di pengadilan menggunakan prinsip prinsip ”pembuat hukum sendiri”  dengan melihat kepada kasus- kasus dan fakta- fakta sebelumnya [case law atau judge made law]. Pada hakekatnya hakim berfungsi sebagai legislative, sehingga hukum lebih banyak bersumber pada putusan – putusan pengadilan yang melakukan kreasi hukum.

2.      Sitem Hukum Adat

Sistem hukum adat terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan Negara-negara Asia lainnya seperti China, India, Pakistan, Jepang dan sebagainya. Istilah hukum adat berasal dari Belanda yaitu “ADATRECHT” yang pertama kali dikemukakan Snock Hurgronje, yang kemudian di pepulerkan sebagai istilah teknis yuridis oleh van Vollenhoen.

Menurut C. Van Vollenhoven (1928), hukum adat adalah bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat dan adat yang tidak dapat di pisahkan, serta hanya mungkin dibedakan akibat – akibat hukumnya.

Hukum adat (Adatrecht) adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi himpunan bumi putera dan orang timur asing, yang mempunyai upaya pemaksa, lagi pula tidak di kodifikasikan.

Berdasarkan sumber hukum dan tipe hukum adat, maka daerah lingkungan hukum [rechtsking] di Indonesia sistem Hukum Adat terbagi atas empat kelompok, yaitu:

a.       Hukum adat mengenai Tata Negara [ tata susunan rakyat yang mengatur tentang susunan dari dan ketertiban dalam persekutuan- persekutuan hukum [ rechtsgemen schappen ] serta susunan dan lingkungan kerja alat – alat perlengkapan, jabatan jabatan dan penjabatnya.

b.      Hukum adat tentang delik ( Hukum Pidana ), memuat peraturan –peraturan tentang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana itu.

c.       Hukum adat tentang warga /hukum warga [Perdata], terdiri dari;

·         Hukum pertalian sanak [perkawinan waris]

·         Hukum tanah [Hakul ayat tanah, transaksi-transaksi tanah]

·         Hukum perhutangan [hak-hakatasan, transaksi-transaksi tentang benda selain tanah dan jasa

·         Hukum adat acara, memuat peraturan – peraturan tata cara penyelenggara-an persidangan adat

3.   Sistem Hukum Eropa Kontinental

            Sistem hukum Eropa Kontinental Rechtsstaat dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Konsep sistem hukum ini di tandai oleh empat unsure pokok:

a.       Pengakuan dan perlindungan terhadap hak –hak asasi manusia

b.      Negara didasarkan pada teori triaspolitika

c.       Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang – undang (Wemating bertuur )

d.      Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah ( onrecht matige overheidsdaad).

Prinsip utama dari sistem hukum ini adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudakan dalam peraturan – peraturan yang berbentuk undang – undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.

Berdasarkan sumber – sumber hukum yang digunakan, maka sistem hukum Eropa Kontinental di bagi dalam dua golongan yaitu penggolongan kedalam bidang hukum public dan penggolongan kedalam bidang hukum privat.

4.   Sistem Hukum Islam

Sistem hukum islam semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya dan penyebaran agama islam.

            Hukum islam, menurut Ismail Muhammad Syah,dkk., hakekatnya adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia muallaf diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

Sistem Hukum Islam bersumber kepada:

1)      Al-Quran, yaitu kitab suci kaum muslim yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril.

2)      Sunnah Nabi, yaitu cara hidup ( tingkah laku ) dari nabi Muhammad SAW atau cerita –cerita (hadist) mengenai Rasulullah SAW.

3)      Ijma’ yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara bekerja ( berorganisasi).

4)      Qiyas, yaitu analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Sistem hukum merupakan suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum, yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam sistem hukum yang ada di indonesia dilihat dari sejarahnya mulai dari periode kolonialisme sampai periode orde baru era reformasi, sistem hukum di Indonesia mempunyai ciri-ciri, unsur- unsur dan tata hukum yang menjadi panutan hukum yang ada di Indonesia.

B. Saran

Berlakukanlah sistem hukum yang ada di Indonesia dengan adil dan sesuai peraturan perundang- undangan, agar  warga negara indonesia bisa mematuhi hukum yang berlaku.

Tags

You might also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *