Uncategorized

Makalah struktur organisasi sekolah serta pembahasannya

Makalah struktur organisasi sekolah serta pembahasannya ini saya tulis untuk membantu dan menambah wawasan seputar struktur organisasi sekolah serta pembahasannya, serta menambah referensi seputar struktur organisasi sekolah dalam pembuatan makalah.




Makalah struktur organisasi sekolah serta pembahasannya


DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar
Belakang
1.2.Tujuan

BAB II PEMBAHASAN
1.3.Pengertian
organisasi sekolah
1.4.Bentuk-Bentuk
Organisasi Sekolah
1.5.Stuktur
Organisasi Sekolah
1.6.Macam-macam
Struktur Organisasi
1.7.Pendekatan-pendekatan
organisasi sekolah
1.8.
Pentingnya Organisasi Sekolah
1.9.Faktor
pertimbangan Menyusun Organisasi Sekolah
2.0.Bagan
Organisasi Sekolah
2.1.Wewenang
dan tanggung jawab organisasi sekolah


BAB III : PENUTUP
2.2.Kesimpulan
2.3.Saran

DAFTAR PUSTAKA
 

KATA PENGANTAR

Puji
syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “SISTEM DAN
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH”
ini dengan baik dan
benar
. Dalam kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan terima kasih
kepada :

Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga
dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan baik.
Orang tua yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun
materi.
Dosen pengampu mata kuliah, yang telah membimbing penulis dalam
pembuatan makalah ini.
Dan rekan – rekan yang terlibat dalam pembuatan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Maka
dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari rekan – rekan para
pembaca makalah ini, untuk membangun makalah ini menjadi lebih baik lagi. Atas
perhatian dan sumbang saran rekan – rekan semua penulis mengucapkan terima
kasih.


BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah mengembangkan
potensi manusiawi yang dimiliki anak-anak agar mampu menjalankan tugas-tugas
kehidupan sebagai manuasia, baik secara individual maupun sebagai anggota
masyarakat. Kegiatan untuk mengembangkan potensi itu harus dilakukan secara
berencana, terarah dan sistematik guna mencapai tujuan tertentu.
Pengorganisasian suatu sekolah tergantung pada beberapa aspek antara lain:
jenis, tingkat dan sifat sekolah yang bersangkutan. Susunan organisasi sekolah
tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan tentang susunan
organisasi dan tata kerja jenis sekolah tersebut (Depdikbud, 1983:2). Dalam
struktur organisasi terlihat hubungan dan mekanisme kerja antara kepala
sekolah, guru, murid dan pegawai tata usaha sekolah serta pihak lain di luar
sekolah.


Kepala sekolah sebagai pengelola sekolah mempunyai peranan yang
sangat strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Ia
diharapkan mampu meningkatkan iklim sekolah yang kondusif bagi terlaksanannya
proses belajar mengajar yang efektif, dan mengaktuaklisasikan sumber daya yang
ada di sekolah seoptimal mungkin dalam menunjang proses belajar mengajar. Oleh
karena itu, setiap kepala sekolah harus menguasai kemampuan organizational
pendidikan yang efektif.


Sebagai seorang manajer, kepala sekolah perlu melakukan pendekatan
terhadap strategi global sebagai suatu tuntutan untuk dapat mengelola sebuah
organisasi sekolah secara berhasil. Memimpin sebuah organisasi sekolah yang
produktif berarti mengetahui dan memahami perilaku individu di dalam organisasi
sekolah tempat kerja para guru dan seluruh staf yang terlibat, dan
menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan organisasi sekolah.
Peranan utama kepala sekolah sebagai pemimpin organisasi ( organizational
leader ) adalah mengerahkan seluruh staf sekolah untuk bekerja sama sebagai sebuah
tim dalam rangka melaksanakan program pertumbuhan dan peningkatan bagi seluruh
siswa agar secara akademik berhasil. Sehubungan dengan itu, tantangan utama
kepala sekolah sebagai pemimpin organisasi adalah bagaimana dia dapat memadukan
antara kepentingan organisasi sekolah dan berbagai potensi, minat dan bakat
para anggotanya sebagai asset demi kemajuan sekolah.


1.2.Tujuan
Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah
Bisnis & Manajemen Melalui makalah ini diharapkan para pembaca lebih
mengetahui dan lebih tanggap akan pentingnya organisasi sekolah dalam dunia
pendidikan di indonesia sekarang ini.




BAB II
PEMBAHASAN
1.3.Pengertian
organisasi sekolah
Organisasi secara umum dapat diartikan memberi struktur atau
susunan yakni dalam penyusunan penempatan orang-orang dalam suatu kelompok
kerja sama, dengan maksud menempatkan hubungan antara orang-orang dalam
kewajiban-kewajiban, hak-hak dan tanggung jawab masing-masing. Dalam suatu
susunan atau struktur organisasi dapat dilihat bidang, tugas dan fungsi
masing-masing kesatuan serta hubungan vertikal horizontal antara
kesatuan-kestuan tersebut.


Dalam penyelenggaraan pendidikan lembaga pendidikan tidak dapat
lepas dari organisasi negara. Untuk organisasi ini Mulyani A. Nurhadi membedakan
menjadi dua yaitu organisasi makro dan mikro. Organisasi pendidikan makro
adalah organisasi pendidikan dilihat dari segi organisasi secara luas. Dalam
struktur organisasi, organisasi pendidikan pada tingkat makro dibedakan atas:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Pusat, Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Pendidikan Dan Kebudayaan di
Kabupaten/Kotamadya dan Kantor Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Kecamatan.
Organisasi pendidikan mikro adalah organisasi pendidikan dilihat dengan titik
tolak dengan unit-unit yang ada pada suatu sekolah atau lembaga pendidikan
penyelenggara langsung proses belajar mengajar. Struktur disetiap sekolah atau
lembaga tidak seluruhnya sama. Mungkin disuatu sekolah terdapat sesuatu unit
sekolah yang disekolah lain tidak terdapat karena disebabkan kekurangan tenaga
atau sarana lain.


Organisasi sekolah adalah sistem yang bergerak dan berperan dalam
merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai mahluk sosial agar mampu
berinteraksi dengan lingkungan. Dengan begitu disana kita bisa belajar
bagaimana cara menyikapi diri kita ketika berhadapan dengan suatu masalah
sehingga kita bisa menyelesaikannya. Dengan pendewasaan maka kita dapat
menyikapi masalah kita dengan baik dan kita juga mampu berinteraksi sebagai
mana peran kita didalam suatu lingkungan.
Definisi organisasi sekolah dari para ahli:
Organization is the form of every human association for the
attainment of comon purpose (James D. Oony)
An organization as a system of cooperative activities of two or
more persons (Chester I. Barnard).


Dari defini tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa organisasi
adalah sebuah bentuk atau sistem yang terdiri dari sekelompok manusia yang
berkerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu sekolah dikatakan sebagai
sebuah organisasi karena sekolah didirikan untuk mencapai tujuan bersama
khususnya di bidang pendidikan.


1.4.Bentuk-Bentuk
Organisasi Sekolah
Setiap unit kerja dipimpin oleh seorang kepala/pimpinan yang
menduduki posisi menurut tingkat unit kerjanya di dalam keseluruhan organisasi.
Posisi, tanggung jawab dan wewenang di dalam suatu kelompok formal terikat pada
struktur dan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang mendasari pembentukan
organisasi kerja tersebut. Hubungan kerja yang didasari wewenang dan tanggung
jawab, baik secara vertikal maupun horizontal dan diagonal akan menunjukan pola
tertentu sebagai mekanisme kerja. Dengan kata lain pembagian tugas, pelimpahan
wewenang dan tanggung jawab serta arus perwujudan tugas, akan menggambarkan
tipe atau bentuk organisasi kerja. Tipe-tipe organisasi itu antara lain:


1. Organisasi Lini (Line Organization)
Dalam tipe ini semua hak dan kekuasaan berada pada pimpinan
tertinggi. Personal yang lain disebut bawahan tidak mempunyai hak dan kekuasaan
sekecil apa pun karena hanya berkedudukan sebagai pelaksana tugas dari atasan.
Tidak dibenarkan adanya inisiatif dan kreativitas, semua tugas harus
dilaksanakan sebagaimana diperintahkan. Saluran perintah dan penyampaian
tanggung jawab dalam organisasi tipe ini dilakukan melalui prosedur dari atas
ke bawah dan sebaliknya.


2. Organisasi Staf (Staff Organization)
Dalam tipe ini semua hak, kekuasaan dan tanggung jawab dibagi
habis pada unit kerja yang ada secara bertingkat. Setiap unit memperoleh
sebagian hak dalam menentukan kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan
kebijaksanaan umum dari pimpinan tertinggi. Wewenang dan tanggung jawab
dilimpahkan secara luas, sehingga pimpinan berkedudukan sebagai koordinator.
Tanggung jawab disampaikan secara bertingkat sesuai dengan hak dan kekuasaan
yang dilimpahkan.


3. Bentuk Gabungan (Line and Staff Organization)
Tipe ini sebagai gabungan dari kedua tipe di atas, menempatkan
pimpinan tertinggi sebagai pemegang hak dan kekuasaan tertinggi dan terakhir.
Tidak semua hak, kekuasaan dan tanggung jawab dibagi habis pada unit kerja yang
ada, tugas yang bersifat prinsipil tetap berada pada atasan/pimpinan tetinggi.
Pimpinan unit kerja sebagai staf memperoleh wewenang dalam bidang kerja
masing-masing sepanjang tidak berhubungan dengan tugas yang menjadi wewenang
atau kekuasaan pimpinan tertinggi.


4. Organisasi Fungsional (Fungsional Organization)
Dalam tipe ini pembagian hak dan kekuasaan dilakukan berdasar
fungsi yang diemban oleh unit kerja dan terbatas pada tugas-tugas yang
memerlukan keahlian khusus. Sehingga personal yang diangkat dan menerima
wewenang untuk menjalankan kekuasaan diserahkan pada orang yang mempunyai
keahlian dalam bidang kerja masing-masing. Wewenang yang dilimpahkan dibatasi
mengenai bidang teknis yang memerlukan keahlian tertentu secara khusus.




1.5.Stuktur Organisasi
Sekolah
Pengertian Struktur Organisasi Sekolah
Struktur organisasi sekolah adalah struktur yang mendasari
keputusan para Pembina atau Pendiri sekolah untuk mengawali suatu proses
perencanaan sekolah yang strategis. Organisasi sekolah juga dapat dikatakan
sebagai seperangkat hukum yang mengatur formasi dan administrasi atau tata
laksana organisasi-organisasi sekolah di Indonesia.




1.6.Macam-macam
Struktur Organisasi
Struktur Organisasi pendidikan yang pokok ada dua macam yaitu
sentralisasi dan desentralisasi. Di antara kedua struktur tersebut terdapat
beberapa struktur campuran yakni yang lebih cenderung ke arah sentralisasi
mutlak dan yang lebih mendekati disentralisasi tetapi beberapa bagian masih
diselenggarakan secara sentral. Pada umumnya, struktur campuran inilah yang
berlaku dikebanyakan negara dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran
bagi bangsanya.


1. Struktur Sentralisasi
Di negara-negara yang organisasi pendidikannya di jalankan secara
sentral, yakni yang kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan pada suatu badan
di pusat pemerintahan maka pemerintah daerah kurang sekali atau sama sekali
tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun.


Segala sesuatu yang mengenai urusan-urusan pendidikan, dari
menentukan kebijakan (poliey) dan perencanaan, penentuan struktur dan
syarat-syarat personel, urusan kepegawaian, sampai kepada penyelenggaraan
bangunan-bangunan sekolah, penentuan kurikulum, alat-alat pelajaran, soal-soal
dan penyelenggaraan ujian-ujian, dan sebagainya. Semuanya ditentukan dan
ditetapkan oleh dan dari pusat. Sedangkan bawahan dan sekolah-sekolah hanya
merupakan pelaksana-pelaksana pasif dan tradisional semata-mata.


Sesuai dengan sistem sentralisasi dalam organisasi pendidikan ini,
kepala sekolah dan guru-guru dalam kekuasaan dan tanggung jawabnya, serta dalam
prosedur-prosedur pelaksanaan tugasnya sangat dibatasi oleh peraturan-peraturan
dan instruksi-instruksi dari pusat yang diterimanya melalui hirarki atasannya.


Dalam sistem sentralisasi semacam ini, ciri-ciri pokok yang sangat
menonjol adalah keharusan adanya uniformitas (keseragaman) yang sempurna bagi
seluruh daerah di lingkungan negara itu. Keseragaman itu meliputi hampir semua
kegiatan pendidikan, teutama di sekolah-sekolah yang setingkat dan sejenis.


Adapun keburukan/keberatan yang prinsipal ialah :
a. Bahwa administrasi yang demikian cenderung kepada sifat-sifat
otoriter dan birokratis. Menyebabkan para pelaksana pendidikan, baik para
pengawas maupun kepala sekolah serta guru-guru menjadi orang-orang yang pasif
dan bekerja secara rutin dan tradisional belaka.


b. Organisasi dan administrasi berjalan sangat kaku dan seret,
disebabkan oleh garis-garis komunikasi antara sekolah dan pusat sangat panjang
dan berbelit-belit, sehingga kelancaran penyelesaian persoalan-persoalan kurang
dapat terjamin.


c. Karena terlalu banyak kekuasaan dan pengawasan sentral, timbul
penghalang-penghalang bagi inisiatif setempat, dan mengakibatkan uniformalitas
yang mekanis dalam administrasi pendidikan, yang biasanya hanya mampu untuk
sekedar hanya membawa hasil-hasil pendidikan yang sedang atau sedikit saja.




2. Struktur Desentralisasi
Di negara-negara yang organisasi pendidikannya di-desentralisasi,
pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan pengawasan
sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan penguasa daerah.


Kemudian pemerintah daerah membagi-bagikan lagi kekuasaannya
kepada daerah yang lebih kecil lagi, seperti kabupaten/kotapraja, distrik,
kecamatan dan seterusnya dalam penyelengaraan dan pembangunan sekolah, sesuai
dengan kemampuan, kondisi-kondisi, dan kebutuhan masing-msing. Tiap daerah atau
wilayah diberi otonomi yang sangat luas yang meliputi penentuan anggaran biaya,
rencana-rencana pendidikan, penentuan personel/guru, gaji guru-guru pegawai
sekolah, buku-buku pelajaran, juga tentang pembangunan, pemakaian serta
pemeliharaan gedung sekolah.


Dengan struktur organisasi pendidikan yang dijalankan secara
desentralisasi seperti ini, kepala sekolah tidak semata-mata merupakan seorang
guru kepala, tetapi seorang pemimpin, profesional dengan tanggung jawab yang
luas dan langsung terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh sekolahnya. Ia
bertanggung jawab langsung terhadap pemerintahan dan masyarakat awasan dan
sosial-control yang langsung dari pemerintahan dan masyarakat setempat. Hal ini
disebabkab karena kepala sekolah dan guru-guru adalah petugas-petugas atau
karyawan-karyawan pendidik yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh
pemerintah daerah setempat.


Tentu saja, sistem desentralisasi yang ekstrim seperti ini ada
kebaikan dan keburukannya. Beberapa kebaikan yang mungkin terjadi ialah :
a. Pendidikan dan pengajaran dapat disesuaikan dengan memenuhi
kebutuhan masyarakat setempat.
b. Kemungkinan adanya persaingan yang sehat diantara daerah atau
wilayah sehingga masing-masing berlomba-lomba untuk menyelenggarakan sekolah
dan pendidikan yang baik.
c. Kepala sekolah, guru-guru, dan petugas-petugas pendidikan yang
lain akan bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh karena dibiayai dan
dijamin hidupnya oleh pemerintah dan masyarakat setempat.


Adapun keburukannya adalah sebagai berikut :
a. Karena otonomi yang sangat luas, kemungkinan program pendidikan
diseluruh negara akan berbeda-beda. Hal ini akan menimbulkan perpecahan bangsa.
b. Hasil pendidikan dan pengajaran tiap-tiap daerah atau wilayah sangat
berbeda-beda, baik mutu, sifat maupun jenisnya, sehngga menyulitkan bagi
pribadi murid dalam mempraktekkan pengetahuan atau kecakapannya dikemudian hari
di dalam masyarakat yang lebih luas.
c. Kepala sekolah, guru-guru, dan petugas pendidikan lainnya
cenderung untuk menjadi karyawan-karyawan yang materialistis, sedangkan tugas
dan kewajiban guru pada umumnya lain dari pada karyawan-karyawan yang bukan
guru.
d. Penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan yang diserahkan
kepada daerah atau wilayah itu mungkin akan sangat memberatkan beban mayarakat
setempat.
(Ngalim Purwanto, 1991:26-27).

1.7.Pendekatan-pendekatan
organisasi sekolah
a. Peningkatan Mutu Pendidikan
Menurut Mulyani A. Nurhadi ketika menyampaikan makalahnya pada
seminar nasional Peningkatan Kualitas Pendidikan (2005)dengan mengutip hasil
penelitian yang dilakukan David Chapman dan Don Adam terhadap 19 penelitian
oleh Simon dan Alexander terhadap 11 penelitian diberbagai negara serta
Woessman menunjukkan berbagai faktor yang mempengaruhi mutu hasil pendidikan
secara signifikan.
Rangkuman hasil penelitian itu dapat digambarkan sebagai berikut:
Komponen Faktor Kunci
1. Guru/tenaga pendidik
– lamanya mengajar di kelas
– lamanya persiapan mengajar
– pemilihan metode mengajar
– memberikan pekerjaan rumah
– pengalaman
– tingkat pendidikan
2. Buku
– digunakan untuk belajar
– jumlah jam membaca di rumah
– digunakan untuk pekerjaan rumah
– penggunaan lembar kerja
3. Laboratorium
– efektivitas penggunaan laboratorium
4. Manajemen
– kreasi meningkatkan akuntabilitas
– kreasi mengoptimalkan sumber daya
– membagi informasi
– pemberdayaan dan komitmen
– mobilisasi masyarakat
– struktur organisasi yang mendukung
– kepemimpinan sekolah
Melalui hasil penelitian tersebut kita selayaknya membangun
pendidikan untuk mencerdaskan dan memberadapkan bangsa sesuai arah pembangunan
nasional untuk mentransformasikan peradaban Indonesia agraris menuju peradaban
industrial yang canggih, elok, dan unggul.


b. Perencanaan Pembangunan Pendidikan
Menurut Beeby (dalam Jusuf Enoch, 1992), bahwa perencanaan
pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan dalam hal menentukan
kebijaksanaan, prioritas dan biya pendidikan dengan mempertimbangkan
kenyataan-kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk
pengembangan potensi sistem pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan
anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut.
Permasalahan yang dihadapi pendidikan nasional kita pada umumnya
sebagai berikut:
1. Tingkat pendidikan rendah
2. Dinamika struktur penduduk belum terakomodasi
3. Kesenjangan tingkat pendidikan
4. Fasilitas pendidikan belum memadai
5. Kualitas pendidikan rendah
6. Manajemen belum efektif, efisien, dan akuntabel
7. Anggaran rendah
Bila demikian halnya permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan, maka
kebijakan yang ditempuh dalam merencanakan pendidikan harus dapat mewujudkan 3
(tiga) program kegiatan yaitu:
1. Perluasan dan pemerataan kesempatan belajar
2. Peningkatan mutu dan relevansi
3. Governance dan akuntabilitas.

1.8.Pentingnya
Organisasi Sekolah
Organisasi secara umum dapat diartikan memberi struktur atau
susunan yakni dalam penyusunan/ penempatan orang-orang dalam suatu kelompok
kerja sama, dengan maksud menempatkan hubungan antara orang-orang dalam
kewajiban-kewajiban, hak-hak dan tanggung jawab masing-masing. Penentuan
struktur, hubungan tugas dan tanggung jawab itu dimaksudkan agar tersusun suatu
pola kegiatan untuk menuju ke arah tercapainya tujuan bersama.
Organisasi sekolah yang baik menghendaki agar tugas-tugas dan
tanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan sekolah untuk mencapai
tujuannya dibagi secara merata dengan baik sesuai dengan kemampuan dan wewenang
yang telah ditentukan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sesudah semestinya
mempunyai organisasi yang baik agar tujuan pendidikan formal ini tercapai
sepenuhnya. Kita mengetahui unsur personal di dalam lingkungan sekolah adalah,
kepala sekolah, guru, karyawan, dan murid. Di samping itu sekolah sebagai
lembaga pendidikan formal ada di bawah instansi atasan baik itu kantor dinas
atau kantor wilayah departemen yang bersangkutan. Di negara kita, kepala
sekolah adalah jabatan tertinggi di sekolah itu, sehingga ia berperan sebagai
pemimpin sekolah dan dalam struktur organisasi sekolah ia didudukkan pada
tempat paling atas.
Melalui struktur organisasi yang ada tersebut orang akan
mengetahui apa tugas dan wewenang kepala sekolah, apa tugas guru, apa tugas
karyawan sekolah (yang biasa dikenal sebagai pengawai tata usaha).
Demikian juga terlihat apakah di suatu sekolah dibentuk satuan tugas
(unit kerja) tertentu seperti bagian UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), bagian
perpustakaan, bagian kepramukaan, dan lain-lain sehingga keadaan ini tentunya
akan memperlancar jalannya “roda” pendidikan di sekolah tersebut.
Dengan organisasi yang baik dapat dihindari tindakan kepala
sekolah yang menunjukkan kekuasaan yang berlebihan (otoriter). Suasana kerja
dapat lebih berjiwa demokratis karena timbulnya partisipasi aktif dari semua
pihak yang bertanggung jawab. 

Partisipasi aktif yang mendidik (pedagogis) dapat
digiatkan melalui kegairahan murid sendiri yang bergerak dengan wadah OSIS
(Organisasi Siswa Intra Sekolah). Oleh karena itu di dalam memikirkan
pembentukan organisasi sekolah, maka fungsi dan peranan OSIS tidak boleh
dilupakan.


1.9.Faktor-faktor
pertimbangan Menyusun Organisasi Sekolah
a. Tingkat Sekolah
Berdasarkan tingkatnya sekolah yang ada di Indonesia dapat
dibedakan atas :
Sekolah Dasar (SD)
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
Perguruan Tinggi
Keadaan fisik dan perkembangan jiwa anak jelas berbeda antara anak
tingkat yang satu dengan tingka berikutnya. Contohnya : di sekolah dasar
biasanya tidak ada seksi bimbingan penyuluhan (Guidance and Conseling) sebab
masalah ini merupakan tugas rangkapan dari kepala sekolah, dan hingga saat ini
yang memegang adalah pemerintah dan Departemen P dan K tidak atau belum
mengangkat seorang pembimbing khusus bagi sekolah dasar.
Lain halnya dengan sekolah lanjutan, biasanya tersedia satu orang
tenaga konselor atau pembimbing dengan tugas pokoknya sebagai pembimbing.
Karena itu biasanya di sekolah lanjutan dalan struktur organisasinya kita
dapati seksi GC (Guidance and Conseling/ seksi bimbingan penyuluhan). Masih
banyak bidang-bidang lain yang ditangani secara khusus pada sekolah lanjutan
tetapi tidak demikian pada sekolah dasar, misalnya masalah Organisasi Intara
Sekolah (OSIS), penggarapan majalah dinding, pengelolaan perpustakaan sekolah,
dan bagian pengajaran yang menangani kelancaran dan pengembangan
kurikulum/program pendidikan dan pengajaran.
Pada perguruan tinggi yang kita jumpai banyak bidang tugas yang
ditangani secara khusus lebih banyak daripada tugas-tugas dari sekolah lanjutan.
Ciri khas perguruan tinggi di Indonesia yang mengemban tugas Tri Dharma
perguruan tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
memungkinkan perguruan tinggi berkembang secara otonom, sehingga semakin
bervariasi susunan organisasinya.
b. Jenis Sekolah
Berdasarkan jenis sekolah, kita membedakan ada sekolah umum dan
sekolah kejuruan. Sekolah umum adalah sekolah-sekolah yang program
pendidikannya bersifat umum dan bertujuan utam untuk melajutkan studi ketingkat
yang lebih tinggi lagi. Sedangkan yang dimaksud sekolah kejuruan adalah
sekolah-sekolah yang pendidikannya mengarah kepada pemberian bekal kecakapan
atau keterampilan khusus setelah selesai studinya, anak didik dapat langsung
memasuki dunia kerja dalam masyrakat.
Dengan melihat perbedaan program pendidikan (kurikulum dan tujuan)
yang hendak dicapai maka struktur organisasi sekolah yang berlainan jenis
tersebut pasti berlainan pula. Perbedaan organisasi ini mungkin dapat
digambarkan antara lain sebagai berikut :
Pada sekolah kejuruan terdapat petugas (koordinator) praktikum,
sedangkan pada sekolah umum tidak.
Pada sekolah kejuruan terdapat petugas bagian ketenaga kerjaan
penempatan alumni, sedangkan pada sekolah umum tidak.
c. Besar Kecilnya Sekolah
Sekolah yang besar tentulah memiliki jumlah mirid, jumlah kelas,
jumlah tenaga guru, dan karyawan serta fasilitas yang memadai. Sekolah yang
kecil adalah sekolah yang cukup memenuhi syarat minimal dari ketentuan yang
berlaku.
Tipe sekolah secara implisit menunjukkan besar kecilnya sekolah
yang bersangkutan. Dengan begitu akan mempengaruhi penyusunan struktur
organisasi sekolah karena makin besar jumlah murid tentu saja semakin beraneka
ragam kegiatan yang dapat dilakukan baik yang bersifat kurikuler maupun
kegiatan-kegiatan penunjang pendidikan.
d. Letak dan Lingkungan Sekolah
Letak sebuah sekolah dasar yang ada di daerah pedesaan aan
mempengaruhi kegiatan sekolah tersebut, berbeda dengan sekolah dasar yang ada
di kota, demikian pula sekolah lanjutan pertama yang kini mulai didirikan
hampir di setiap daerah kecamatan, kegiatan dan programnya tentulah berbeda
dengan sekolah-sekolah lanjutan di kota apalagi di kota besar. Ada
kecenderungan yang nyata, bahwa sekolah-sekolah di pedesaan lebih berintegrasi
dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini berakibat pula ada hubungan yang lebih
akrab diantara orang tua murid dengan sekolah.
Dari segi keadaan lingkungan atau masyarakat sekitar sekolah
mungkin ada dalam lingkungan masyarakat petani, masyrakat nelayan, masyarakat
buruh, masyarakat pegawai negeri, dan lain-lain. Perhatikan kelompok masyarakat
yang berbeda ini terhadap dunia pendidikan bagi anak-anak mereka di sekolah
pasti menunjukkan berbagai variasi perbedaan. Oleh karenanya dalam penyusunan
struktur organisasi sekolah, hal-hal tersebut perlu diperhatikan.
2.Bagan Struktur
Organisasi


2.1.Wewenang dan
tanggung jawab organisasi sekolah
Setelah mengetahui struktur sekolah seperti apa, maka sebaiknya
kita juga harus tahu apa saja wewenang dan tanggung jawab sekolah. Sebelum itu
kita lihat pengertian dari wewenang dan tanggung jawab itu sendiri.
Wewenang ( Authority ) merupakan syaraf yang berfungsi sebagai
penggerak dari pada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk
mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu wewenang juga
tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan.
Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada dalam
organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.
T. Hani Handoko membagi wewenang dalam dua sumber, yaitu teori
formal ( pandangan klasik ) dan teori penerimaan. Wewenang formal merupakan
wewenang pemberian atau pelimpahan dari orang lain. Wewenang ini berasal dari
tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan secara hukum diturunkan dari tingkat
ke tingkat. Berdasarkan teori penerimaan ( acceptance theory of authority )
wewenang timbul hanya bila hal diterima oleh kelompok atau individu kepada
siapa wewenang tersebut dijalankan dan ini tidak tergantung pada penerima (
reciver ).
Chester Bamard mengatakan bahwa seseorang bersedia menerima
komunikasi yang bersifat kewenangan bila memenuhi :
1. Memahami komunikasi tersebut
2. Tidak menyimpang dari tujuan organisasi
3. Mampu secara mental dan phisik untuk mengikutinya.
Agar wewenang yang dimiliki oleh seseorang dapat di taati oleh
bawahan maka diperlukan adanya:
1. Kekuasaan ( power ) yaitu kemampuan untuk melakukan hak
tersebut, dengan cara mempengaruhi individu, kelompok, keputusan. Menurut
jenisnya kekuasaan dibagi menjadi dua yaitu :
a. Kekuasaan posisi ( position power ) yang didapat dari wewenang
formal, besarnya ini tergantung pada besarnya pendelegasian orang yang
menduduki posisi tersebut.
b. Kekuasaan pribadi ( personal power ) berasal dari para pengikut
dan didasarkan pada seberapa besar para pengikut mengagumi, respek dan merasa
terikat pada pimpinan.
Macam-macam kekuasaan:
1. Kekuasaan balas jasa ( reward power ) berupa uang, suaka,
perkembangan karier dan sebagainya yang diberikan untuk melaksanakan perintah
atau persyaratan lainnya.
2. Kekuasaan paksaan ( Coercive power ) berasal dari apa yang
dirasakan oleh seseorang bahwa hukuman ( dipecat, ditegur, dan sebagainya )
akan diterima bila tidak melakukan perintah,
3. Kekuasaan sah ( legitimate power ) Berkembang dari nilai-nilai
intern karena seseorang tersebut telah diangkat sebagai pemimpinnya.
4. Kekuasaan pengendalian informasi ( control of information power
) berasal dari pengetahuan yang tidak dipercaya orang lain, ini dilakukan
dengan pemberian atau penahanan informasi yang dibutuhkan.
5. Kekuasaan panutan ( referent power ) didasarkan atas
identifikasi orang dengan pimpinan dan menjadikannya sebagai panutan.
6. Kekuasaan ahli ( expert power ) yaitu keahlian atau ilmu
pengetahuan seseorang dalam bidangnya.
Tanggung jawab dan akuntabilitas tanggung jawab (responsibility)
yaitu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan
menerima wewenang dari atasannya. Akuntability yaitu permintaan pertanggung
jawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Yang penting
untuk diperhatikan bahwa wewenang yang diberikan harus sama dengan besarnya
tanggung jawab yang akan diberikan dan diberikan kebebasan dalam menentukan
keputusan-keputusan yang akan diambil. Pengaruh ( influence ) yaitu transaksi
dimana seseorang dibujuk oleh orang lain untuk melaksanakan suatu kegiatan
sesuai dengan harapan orang yang mempengaruhi. Pengaruh dapat timbul karena
status jabatan, kekuasaan dan menghukum, pemilikan informasi lengkap juga
penguasaan saluran komunikasi yang lebih baik.
Setelah melihat pengertian wewenang dan tanggung jawab di atas,
dapat disimpulkan bahwa wewenang dan tanggung jawab sekolah adalah hak dari
organisasi sekolah untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu di
sertai pertanggung jawaban dari organisasi sekolah dalam mengambil keputusan
agar tujuan dapat tercapai.
Berikut ini adalah pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam
organisasi sekolah:

  • Kepala sekolah
Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain :
Menjaga terlaksananya dan ketercapaian program kerja sekolah
Menjabarkan, melaksanakan dan mengembangkan Pembelajaran
Kurikulum/Program
Mengembangkan SDM
Melakukan pengawasan dan supervisi tenaga pendidik dan kependidikan
Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar
Merencanakan, mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan
Mengangkat dan menetapkan personal struktur organisasi
Menetapkan program kerja sekolah
Mengesahkan perubahan kebijakan mutu organisasi
Melegalisasi dokumen organisasi
Memutuskan mutasi siswa
Mengusulkan promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan
Menerbitkan dokumen yang dikeluarkan sekolah
Memberi pembinaan warga sekolah
Memberi penghargaan dan sanksi
Memberi penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan 

  • Komite sekolah
Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain :
Memberikan masukan terhadap kebijakan mutu pendidikan
Mengawasi kebijakan sekolah. 

  • Kepala Tata usaha
Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain :
Menyusun dan melaksanakan program tata usaha sekolah.
Menyusun dan melaksanakan kegiatan keuangan sekolah.
Mengurus administrasi kepegawaian.
Mengurus administrasi kesiswaan.
Menyusun administrasi perlengkapan sekolah.
Menyusun dan menyajikan data statistik sekolah.
Menyusun administrasi lainnya.
Melaporkan semua tugas dan tanggung jawabnya kepada kepala sekolah
secara berkala.

  • Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
    Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain :
Menyusun program kerja bidang Kurikulum/Program
Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan Kurikulum/Program
Memantau pelaksanaan Pembelajaran
Menyelenggarakan rapat koordinasi Kurikulum
Mengkoordinasikan pengelolaan perpustakaan
Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pembelajaran
Menyusun kalender pendidikan dan jadwal pembelajaran
Melaporkan hasil pelaksanaan Pembelajaran
Mengusulkan tugas mengajar pada masing-masing guru
Menghitung dan melaporkan jam mengajar guru
Merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan
Memeriksa, menyetujui rencana pembelajaran tiap program
Pembelajaran
Memverifikasi Kurikulum
Merencanakan dan melaksanakan bimbingan belajar dan try out kelas
3
Melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala sekolah

  • Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain :
Mengkoordinasikan PSB ( Penerimaan Siswa Baru )
Mengkoordinasikan pelaksanaan Masa Orientasi peserta didik (MOS)
Mengkoordinasikan pemilihan kepengurusan dan diklat OSIS
Mengkoordinasikan penjaringan dan pendistribusian semua bentuk
beasiswa
Mengkoordinasikan pelaksanaan 4 K (ketertiban, kedisiplinan,
keamanan, dan kekeluargaan)
Membina program kegiatan OSIS
Memeriksa dan menyetujui rencana kerja pengurus Osis
Melakukan tindakan terhadap siswa terkait pelanggaran tata tertib
siswa
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan lomba
Mengkoordinasikan ekstrakurikuler
Mengkoordinasikan peringatan hari-hari besar
Melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala sekolah

  • Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas
Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain :
Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua/
wali siswa
Membina hubungan sekolah dengan komite sekolah
Membina pengembangan hubungan antar sekolah dengan lembaga
pemerintah, dunia usaha – dunia industri, dan lembaga sosial lainnya
Menyusun laporan pelaksanaan hubungan masyarakat secara berkala
Melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala sekolah

  • Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana
Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain :
Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana
Mengkoordinasi pendayagunaan sarana dan prasarana
Menyusun laporan pelaksanaan bidang sarana dan prasarana secara
berkala
Melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala sekolah

  • Bendahara
Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain :
Menerima setoran keuangan dari bagian pemungut keuangan
Membukukan keuangan yang diterima baik dari pemungut, bantuan
pemerintah atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat
Mengeluarkan dana untuk berbagai keperluan sekolah kepada
penanggung jawab kegiatan yang ditunjuk oleh sekolah setelah mendapat
persetujuan kepala sekolah
Membuat daftar kebutuhan honorarium/ transport guru dan karyawan
Menerima keuangan untuk keperluan honorarium guru/ karyawan
Membayar honorarium guru dan kayawan
Membukukan pengeluaran lengkap dengan bukti-bukti pengeluarannya
dan ditutup setiap bulan sesuai dengan mata anggaran
Melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala sekolah

  • Koordinator BP
Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain :
Menyusun program kerja bimbingan dan penyuluhan serta bimbingan
kejuruan
Memberikan penjelasan kepada calon siswa tentang macam-macam
program keahlian yang ada di sekolah, kemampuan tamatan dan lapangan kerja yang
dimasuki
Mengkoordinasi pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan
Mengkoordinasi penyusunan dan pengumpulan data siswa dalam rangka
kegiatan bimbingan dan penyuluhan
Melaksanakan bimbingan kepada siswa secara individu maupun
kelompok yang berkaitan dengan hambatan hidup, latar belakang sosial, pengaruh
lingkungan serta kesulitan dalam belajar
Memberikan layanan konseling kepada siswa baik secara individu
maupun kelompok
Membantu mengembangkan potensi siswa sesuai minat dan bakat siswa
Memberikan informasi dan wawasan tentang karier kejuruan kepada
siswa
Melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala sekolah.



BAB III
PENUTUP
2.2.Kesimpulan
Struktur organisasi sekolah adalah struktur yang mendasari
keputusan para Pembina atau Pendiri sekolah untuk mengawali suatu proses
perencanaan sekolah yang strategis. Struktur oganisasi juga tidak lepas dengan
wewenang dan tanggung jawab. Wewenang yaitu hak untuk memerintah orang lain
untuk melalukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.
Sedangkan tanggung jawab yaitu permintaan pertanggung jawaban atas pemenuhan
tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Pertanggung jawaban sendiri memiliki
arti sebagai penjumlahan kegiatan yang telah dilakukan karena pendiskripsian
wewenang. Selain itu ada juda pendekatan-pendekatannya. Yaitu, Peningkatan Mutu
Pendidikan dan perencanaan pembangunan. Dengan demikian organisasi sekolah
dapat tercapai.
2.3.Saran
Dengan organisasi sekolah ini diharapkan terjadi pembidangan dan
pembagian kerja sebagai kegiatan pengendalian sehingga memungkinkan terjalin nya
kerjasama antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah dan semua wali
kelas bahkan dengan guru dan murid, antar wali kelas, antar guru dan
sebagainya.




DAFTAR PUSTAKA
Anonim. SMU
Negeri 14 Jakarta . [online] tersedia.
http://smanegeri14jakarta.tripod.com/str_org.html
Aditya
Media.Nawawi, Hadari. 1989. Organisasi Kelas sebagai Lembaga Pendidikan.
Jakarta: Haji Masagung. [online] tersedia. 25 April 2011.
http://ermapoenya.blogspot.com/2010/07/manajemen-lembaga-dan-organisasi.html
Marlina.
2010. Struktur Organisasi [online] tersedia. 25 April 2011.
http://marlinafis.blogspot.com/2010/04/sistem-dan-struktur-organisasi-sekolah.html
Pmancoffeemix.
2010. Kurikulum Organisasi Sekolah. [online] tersedia. 25 April 2011.
http://pmancoffeemix.wordpress.com/2010/12/18/kurikulum-tentang-organisasi-sekolah/
Direktorat
Tenaga Kependidikan. 2008. Pendidikan dan Pelatihan Pengorganisasian Sekolah.
[online] tersedia. 25 April 2011. www.google.com/pengorganisasian sekolah 1
Tags

You might also like

2 Replies to Makalah struktur organisasi sekolah serta pembahasannya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *